Perundingan Linggarjati

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada akhir Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda yang sebelumnya menguasai Indonesia sebagai koloni Belanda berusaha untuk mengembalikan kendali mereka atas wilayah ini. Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan masalah politik dan militer di Asia. Pada awalnya, Indonesia dan Belanda diajak untuk berunding di Hoge Veluwe yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 April 1946, tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatra dan Madura, tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja

Berbagai pertemuan dilakukan oleh pihak indonesia dan belanda.Perundingan linggarjati adalah salah satunya, peruindingan Linggarjati adalah perjanjian penting yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada 25 Maret 1947 di desa Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian ini adalah langkah awal dalam proses panjang menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia dan penyelesaian Konflik Indonesia-Belanda. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan latar belakang, isi, dan dampak dari Perjanjian Linggarjati.

Untuk mengakhiri konflik tersebut, PBB menciptakan Komisi Tiga Negara (KTN), yang terdiri dari Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, untuk mencari solusi damai. KTN mengusulkan perundingan antara Indonesia dan Belanda, yang akhirnya mengarah pada Perjanjian Linggarjati.

Perjanjian Linggarjati menghasil sejumlah poin penting diantaranya, Belanda mengakui wilayah Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatra, dan Madura. Belanda harus meninggalkan Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1949. Indonesia dan Belanda setuju membentuk negara serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia Serikat terdiri dari RI, Kalimantan, dan Timur Besar. Pembentukan RIS ini dilangsungkan sebelum 1 Januari 1949. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda.

Perjanjian Linggarjati menyepakati bahwa masa transisi akan berlangsung hingga 1 Januari 1949. Selama masa ini, semua persoalan diharapkan dapat diselesaikan. Adapun tokoh-tokoh yang hadir dalam Perjanjian Linggarjati adalah Inggris yang bertindak sebagai penengah dan diwakili Lord Killeran. Dari Indonesia: diwakili Sutan Syahrir sebagai ketua serta Mohammad Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan Dr. A. K. Gani sebagai anggota. Kemuadian dari Belanda diwakili Prof. Schermerhorn sebagai ketua serta De Boer dan Van Pool sebagai anggota.

Perjanjian ini memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Indonesia harus kehilangan wilayah kekuasaannya, berdasarkan perjanjian ini wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Bagi beberapa pihak kehilangan wilayah ini adalah sebuah kesalahan besar. Langkah ini terpaksa diambil dengan pertimbangan delegasi Indonesia adalah kekuatan militer Belanda yang hebat dan militer Indonesia yang apa adanya, apabila perundingan ini tidak membuahkan hasil akan mengakibatkan perang kembali yang akan berdampak buruk bagi Indonesia. Selain itu Indonesia harus ikut dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda.

 

Namun dalam perjanjian ini Indonesia memiliki dampak positif di mata dunia internasional makin meningkat dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.

Perjanjian Linggarjati awalnya menciptakan harapan damai, tetapi masih menyisakan ketegangan dan perbedaan pendapat antara Indonesia dan Belanda. Konflik dan pertempuran terus berlanjut selama masa transisi hingga Perjanjian Renville pada 1948 dan akhirnya berakhir pada Konferensi Meja Bundar pada 1949.