Pembentukan Republik Indonesia Serikat

Isi perjanjian KMB diterima KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat - semacam parlemennya Indonesia) melalui sidangnya pada 6 Desember 1949. Kemudian, pada 14Desember 1949, diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 (rumah Sukarno). Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah RI serta pemerintah negara bagian dan daerah untuk membahas konstitusi RIS. Pertemuan itu memutuskan bahwa

UUD 1945 menjadi konstitusi RIS. Negara RIS yang berbentuk federasi itu meliputi seluruh Indonesia dan RI menjadi salah satu bagiannya. Sebenarnya bagi RI,pembentukan RIS sangat merugikan, tetapi mengingat sebagai strategi para pemimpin agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia walaupun dalam bentuk RIS, tetap diterima.

Dalam konstitusi RIS juga ditentukan bahwa ada presiden dan perdana menteri (pemimpin menteri-menteri) secara bersama-sama sebagai pemerintah. Kemudian,dibntuk lembaga perwakilan yang terdiri dari dua kamar, yakni Senat dan DPR.Senat merupakan perwakilan negara bagian yang masing-masing diwakili dua orang,sedangkan DPR beranggotakan 150 orang yang merupakan wakil wakil seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan konstitusi, negara berbentuk federal dan meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu:a. Negara Bagian. 1) Negara RI menurut status quo seperti dalam Persetujuan Renville. 2) Negara Indonesia Timur. 3) Negara Pasundan (Jawa Barat). 4)Negara Jawa Timur. 5) Negara Madura. 6) Negara Sumatera Timur. 7) Negara Sumatera Selatan. b. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri: Jawa Tengah, Bangka,Belitung, Riau, Daerah Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. 255 c. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan negara-negara bagian.

Tanggal 16 Desember 1949, Sukarno dipilih sebagai Presiden RIS dan dilantik pada 17 Agustus 1949 di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri dan pada 20 Desember 1949, Kabinet Hatta dilantik. Dengan terbentuknya pemerintahan, maka terbentuklah pemerintahan RIS. Sudah diketahui bahwa RIS beranggotakan RI dan negara negara federasi. Setelah Sukarno diangkat menjadi presiden RIS, maka presiden RI mengalami kekosongan jabatan. Untuk itu ketua KNIP, Mr. Assat, ditunjuk sebagai pejabat presiden RI dan dilantik pada 27 Desember 1949. Langkah inidiambil untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu RIS bubar, RI tetap ada.